Liberalisasi Media Dan Dependensi Pers Terhadap Elit Politik

0
26

Opini : Media Ditahun Politik (Foto/ist)

JNOL – Dalam tahun politik ini peranan pers menjadi sorotan khusus dimata publik, seyogyanya pers yang memiliki fungsi sebagai sarana informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Secara eksplisit fungsi pers sebagai kontrol sosial lebih menunjukan dominasinya untuk menegakan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terkait hal yang bersifat kepentingan masyarakat serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Dilihat dari karakteristiknya yang independen, posisi pers berakar dari civil society(masyarakat sipil), akan tetapi pers mengklaim dirinya sebagai anjing penjaga (watchdog) yang mengkontrol trikotomi yakni, Negara (state), kalangan pasar (market), dan masyarakat sipil dimana pers sendiri berasal.

Awal dari bangkitnya media di Indonesia dilatar belakangi dengan situasi politik, kejatuhan rezim Orde Baru ketika masyarakat sipil, akitivis media dan jurnalis mulai megkonsolidasikan kekuatan untuk meraih kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Momentum terjadi saat proses legislasi yang dilakukan Presiden B.J Habibie dalam UU Pers No.40/1999 disahkan dan mengubah kebijakan lama yang dulu otoriter mejadi liberal. UU Pers menjamin ekspresi demokratis dengan membatalkan mekanisme Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dalam konteks kapitalisme global, perubahan hukum ini merupakan struktural penting bagi kalangan kapitalisme global.

Saat ini industri media menjadi kuat dan terkonsentrasi. Diranah penyiaran, pihak kapitalisme menciptakan hubungan unik antara industri penyiaran dan birokrasi pemerintahan. Dalam arah demokratis dan kapitalistik dinamika media di Indonesia menjadi sangat menarik, bagaimana kekuatan demokratis dan kapitalistik itu mengkontestasi kepentingan mereka untuk meraih kakuasaan yang diinginkan. Sejarah mencatat bahwa kekuatan pasar adalah pemenang. Dalam industri media massa, pengaruh korporasi tersebut terepresentasikan dalam bentuk support penayangan iklan, dan produk layanan.

Konsekuensi deregulasi pers yakni penghapusan regulasi pemerintah yang digantikan menjadi regulasi pasar dimana mekanisme pasar di tentukan oleh “the invisible hand” berupa kaidah permintaan-penawaran, adanya privatisasi dan liberalisasi media adalah pengalihan kepemilikan media pada institusi-institusi swasta. Akibatnya, media akan dituntut mengikuti cara pandang perusahaan yang menempatkan output media sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi dan provit bagi perusahaan atau kelompok kepentingan.

Di Indonesia pemilik dari media swasta skala nasional dimiliki oleh para elit politik, sebagai contoh media televisi Metro Tv dimiliki Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem), Tv One & ANTV dimiliki Aburizal Bakrie (fungsionaris Partai Golkar), Trans Tv & Trans 7 dimiliki Chairul Tanjung (Menteri era Presiden SBY), MNC Tv-GTV-I News Tv-RCTI dimiliki Hary Tanoesoedibjo (Ketua Umum Partai Perindo). Dan yang pastinya Televisi Republik Indonesia (TVRI) satu-satunya media televisi yang dimiliki Pemerintah dan penayangannya memberitakan aktivitas kenegaraan.

Media memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih di era Demokrasi saat ini, namun adanya liberalisasi media yang disebut market-driven journalism, media menjadi kehilangan arah dan kemampuannya sebagai penghubung antar element (Negara, Pasar, Masyarakat). Kebebasan media massa yang ada sekarang ternyata merupakan kebebasan semu, karena dibelakangnya sudah dimiliki kepentingan-kepentingan pemilik modal dan atau elit politik yang memiliki kuasa untuk mengarahkan informasi sesuai apa yang menguntungkan untuk individu atau kelompok tertentu saja. Sehingga independensi (tidak tergantung) yang menjadi keharusan setiap media berubah menjadi dependensi (tergantung) terhadap elit. (*)

Oleh : Esha Farhan
[ Sumber : manggla0912.blogspot.com/2019/01/opini-media-ditahun-politik ]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here