Korlabi Laporkan Gubernur Jawa Barat dan Menaker RI atas Dugaan Pelanggaran Kampanye Pemilu

0
105

Korlabi Laporkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Menaker RI Hanif Dakhiri (ist)

JNOL, Jakarta – Korlabi resmi melaporkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atas dugaan pelanggaran pemilu berkaitan dengan Pasal 547 UU. RI NO. 7 TAHUN 2017.

Terkait hal tersebut Ketua Korlabi Damai Hari Lubis, Wakil Ketua Korlabi Azam Khan SH, berserta H Novel Bamu’min SH
Sekjen KORLABI, menggelar konferensi pers atas pelanggaran pemilu kedua pejabat pemerintahan tersebut, bertempat di Dunkin Donuts, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu. (9/1).

Selain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga turut dilaporkan Menteri tenaga kerja Hanif Dakhiri serta 10 Bupati Bupati di daerah riau ke Bawaslu Pusat yg terlibat kampanye mendukung Capres dan Cawapres No 1 yg mana mereka telah melanggar undang undang pemilu yg telah sangat meresahkan dan ancaman keutuhan bangsa.

Damai Hari Lubis ketua KORLABI dalam siaran pers mengatakan, ” Kami anggota AAB/ ALIANSI ANAK BANGSA DAN KORLABI/ KOORDINATOR PELAPORAN BELA ISLAM DENGAN PERISTIWA ADANYA DUGAAN Pelanggaran Pemilu Pasal 547 UU. RI NO. 7 TAHUN 2017.

Ditambahkan DH Lubis, untuk itu kami Anggota Aliansi Anak Bangsa telah melaporkan ke BAWASLU : Tentang adanya temuan peristiwa pelanggaran hukum pemilu/ Negatif campaigne, yang dilakukan aparatur pejabat penyelenggara pemerintahan daerah / Pejabat politis/ Penyelenggara Negara, yang kami duga melanggar pasal 547 tsb diatas.

Adapun para Pelanggar yang kami laporkan tersebut adalah ;

1. RIDWAN KAMIL/ GUB. JAWA BARAT

2. 10 Kepala Daerah Kepri ( 1 orang sdh meninggal )

3. Hanif Dakhiri MENAKER RI

Dengan Pelapor : SDR. AZAM, ( WKL. KETUA AAB/ ALIANSI ANAK BANGSA)

SAKSI – SAKSI ;

1. NOVEL BAKMUMIN_ SEKJEN KORLABI

2. DAMAI HARI LUBIS/ KETUA KORLABI

Adapun bunyi Pasal 547 UU. RI NO. 7 THN 2017 TENTANG PEMILU menyatakan :
Pejabat negara yang dengan sengaja membuat/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Bahwa laporan yang kami buat ini, juga untuk ajang pembuktian bawaslu kepada masyarakat bahwa BAWASLU berlaku adil, tidak tebang pilih, benar2 proporsional dalam melaksanakan TUPOKSI sesuai undang2 positif, bawaslu memang benar2 bekerja mandiri dan profesional tidak ada tekanan dari pihak2 lain/ rezim. Sehingga lembaga ini berani memanggil, dan memeriksa tidak hanya kepada Anies Baswedan sebagai terlapor, tapi juga kepada semua oknum aparatur yang telah dilaporkan oleh masyarakat/ pelapor.

Selanjutnya Besok Kamis, 10 Januari 2019 kami juga berencana Melaporkan terkait dugaan pelanggaran objek hukum yang sama terhadap, KHOFIFAH GUBERNUR JATIM ( BELUM DILANTIK ) dan Para Pejabat Kepala Daerah Sulawesi Barat. (rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here