Terusan Kra Membangkitkan Kembali Memori Kejayaan Pelabuhan Bebas Sabang

0
104

Terusan Kra Thailand Selatan (Foto/ist)

JNOL, Banda Aceh – Gagasan pembangunan Terusan Kra yang melintasi Tanah Genting Kra dan menghubungkan Teluk Thailand dengan Laut Andaman telah muncul sejak ratusan tahun lalu. Namun berkali-kali, rencana ini timbul-tenggelam.

Jika pembangunan kanal ini terwujud, Singapura disebut-sebut akan paling terkena dampaknya karena kapal-kapal nantinya tidak harus melewati Negeri Singa dan Selat Malaka.

Sementara itu, sebagian pihak berpendapat pembangunan Kanal Kra ini justru menguntungkan maritim Indonesia, mengapa? karena ketika Era Presiden Suharto berkuasa tahun 70 an Indonesia telah memiliki sebuah Pelabuhan Bebas Internasional yang berada di ujung negeri ini tepatnya di Pulau Sabang (Weh).

“Indonesia hanya tinggal mengaktifkan kembali pelabuhan Internasional dipulau tersebut dan mengkaji ulang BP Sabang, selain ekonomi Aceh berkembang Indonesia tetap aman untuk kawasan asia tenggara ” ujar pegiat sejarah damai resolusi konflik dan pertahanan, Ichsan.

Pulau Sabang

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang(disingkat BPKS) adalah salah satu Lembaga Nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000.

Ditambahkan Ichsan, Pemerintah dan masyarakat tentunya menaruh ekspektasi yang tinggi kepada manajemen baru BPKS untuk dapat menghidupkan kembali (fungsi) Kawasan Sabang sekaligus merealisasikan impian Sabang sebagai lokomotif ekonomi masyarakat Aceh.

Pelabuhan Bebas Sabang (foto/ist)

Kelak jika selesai dibangun, Terusan Kra akan melintasi Tanah Genting Kra, sebuah daratan sempit di Thailand Selatan yang menghubungkan Teluk Thailand dengan Laut Andaman.

Terusan Kra akan memiliki panjang 102 kilometer. Estimasi biaya pembangunannya sekitar US$ 28 miliar. Diperkirakan membutuhkan waktu delapan hingga 10 tahun untuk menyelesaikan megaproyek ini.

Dengan pembangunan Terusan Kra, kapal-kapal tidak perlu lagi lewat Singapura dan Semenanjung Malaysia sehingga mereka dapat memotong waktu perjalanan sebanyak 72 jam atau 1.200 kilometer.

Muhammad Ichsan S.Pd, S,Hum (Foto/Ist) Pegiat Geografi Pertahanan dan Sejarah Resolusi Konflik Kawasan

Kapal juga dapat menghindari Selat Malaka yang padat, di mana aktivitas bajak laut di kawasan ini dikabarkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Sebelumnya, Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melantik Edy Putra Irawadi sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Ia menggantikan Lukita Dinarsyah Tuwo. Sebelumnya, Edy menjabat sebagai Staf Khusus Menko Perekonomian.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa Edy akan menjabat sebagai Kepala BP Batam sementara waktu. Yakni, selama masa transisi peleburan BP Batam ke dalam Pemerintah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diharap selesai maksimal 30 April 2019 mendatang.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(disingkat BP Batam) adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2007 dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. (*)

Oleh Muhammad Ichsan. S.Pd, S.Hum
Alumni FKIP Sejarah Universitas Syiah Kuala

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here