YAYASAN BUNG KARNO, “Wacana Proklamasi Peristiwa Elit, Menyesatkan!”

0
523

JNOL | Hari ini 19 September, 73 Tahun yang lampau terjadi rapat raksasa di Lapangan Ikada. Rapat ini direncanakan oleh Komite van Actie untuk diselenggarakan pada 17 September 1945. Komite van Actie merupakan perkumpulan mahasiswa dan pemuda di Jakarta yang menganggap satu bulan setelah Proklamasi merasa tidak ada kelanjutan daripada pesan proklamasi. Hal ini misalnya ditunjukan dengan masih berkuasanya Jepang, fasilitas-fasilitas pemerintahan masih dikuasai Jepang, dan tak kalah penting Pemerintahan RI dianggap tidak terasa eksistensinya. Padahal pihak sekutu sudah siap-siap akan mendarat di wilayah RI.

Ternyata, rencana tersebut tidak bisa dibenarkan oleh Jepang dan dilarang. Untuk itu, Pemerintah RI pada saat itu menganggap rencana tersebut tidak perlu dilanjutkan. Dengan alasan keamanan dan situasi yang berkembang.

Karena Komite Van Actie terus mendesak, maka Pemerintah RI masih berusaha membicarakan hal tersebut dengan pihak Jepang. Pemerintah RI kemudian mengutus Walikota Suwiryo dan Ketua KNIP Mr. Moh. Roem untuk membicarakan lagi dengan Pemerintahan Jepang agar kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dengan catatan diundur pada 19 September. Namun, Jepang tetap melarang dengan alasan sejak tanggal 14 September sudah ada peraturan pelarangan kegiatan berkumpul lebih dari lima orang.

Namun, Komite van Actie selaku penyelenggara tidak mengindahkan larangan tersebut dan tetap mengumpulkan massa sebanyak ratusan ribu sejak subuh di lapangan Ikada, dengan harapan tetap terselenggara dan dihadiri oleh Presiden Soekarno. Pada saat yang bersamaan, Presiden Sukarno sedang memimpin rapat Kabinet RI di Gedung Jawa Hokkokai (di Lapangan Banteng) untuk membicarakan pendirian Bank Negara Indonesia. Kemudian pada sore hari, Presiden Sukarno berinisiatif datang karena didesak oleh perwakilan massa dari Komite Van Actie yang berada di gedung Jawa Hokkokai untuk hadir dengan pertimbangan massa sudah berkumpul sejak subuh.

Presiden Sukarno pun menawarkan kepada peserta sidang Kabinet RI untuk mempersilakan bagi yang ingin ikut ke rapat Ikada atau pun bagi yang ingin kembali ke rumah masing-masing. Presiden Soekarno pun pulang terlebih dahulu untuk mengganti pakaian lalu menuju Lapangan Ikada untuk menemui massa yang telah berkumpul.
Pada saat Presiden Soekarno menuju Lapangan Ikada mengendarai Mobil Buick Kepresidenan, beliau berhenti dan berjalan kaki. Namun di tengah perjalanan diberhentikan oleh utusan Jepang Gunseikanbu, yang dipimpin oleh Letkol Miyamoto dengan permintaan agar Presiden Soekarno membubarkan massa. Presiden Soekarno pun menyanggupi permintaan itu dengan pertimbangan kondisi yang dapat menimbulkan pertumpahan darah karena banyaknya massa yang hadir disertai bambu runcing. Sedangkan bala tentara Jepang sudah siaga dengan persenjataan lengkap dan tank baja yang telah siaga.
Presiden Soekarno saat hadir di Lapangan Ikada pun menyampaikan pidato kepada massa yang intinya adalah,

1. Agar rakyat tetap mempercayaai Pemerintah RI yang akan mempertahankan Kemerdekaan sebagaimana Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

2. Agar rakyat yang hadir di Lapangan Ikada tetap tenang dan selanjutnya pulang ke kediaman masing-masing untuk menghindari pecahnya pertumpahan darah

3. Agar rakyat tetap setia pada semangat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945

Melalui hasil kajian sejarah dari kegiatan Focus Group Discussion yang dilaksanakan oleh Yayasan Bung Karno tersebut. Menanggapi pemberitaan kegiatan Rangkaian Kegiatan REKONSTRUKSI SEJARAH RAPAT IKADA di Monumen Nasional pada 16-20 September 2018 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertajuk “Samudera Merah Putih”, di mana JJ Rizal selaku Penanggung Jawab Acara mengatakan “… peristiwa proklamasi hanya dihadiri 200 orang, dan kebanyakan di antaranya elit. Sedangkan rapat Ikada mayoritas dihadiri oleh rakyat, yang kebanyakan berasal dari kampung dan pedesaan”

Maka kami menyatakan :
1) Pernyataan Saudara JJ Rizal yang mengatakan bahwa peristiwa proklamasi merupakan peristiwa elit kami nyatakan tidak benar, tidak paham, dan tidak memaknai sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
2) Proklamasi Kemerdekaan adalah peristiwa sakral dan bersejarah bagi lahirnya Bangsa dan Negara Indonesia, yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sudah seharusnya dimaknai secara mendalam oleh seluruh pihak termasuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
3) Dengan ulasan yang telah disampaikan itu merupakan upaya YBK untuk meluruskan sejarah dan semoga kita semua dapat menapaki jalan ke depan dengan penuh kesadaraan dalam memaknai perjalanan kebangsaan kita.

YAYASAN BUNG KARNO
Gedung Pola, Jalan Pegangsaan Timur No 56, Jakarta Pusat
Narahubung : Herman +62 821 45 3000 33 | Sigit +62 812 8532 6875

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here