POLRI Miliki 2 Hutang terhadap Perkara Pelaku Kejahatan Sukmawati Soekarnoputri / SSP

0
462

Legal opini,
Damai Hari Lubis, SH. , MH.
Ketua Divisi Hukum DPP. PA. 212

Jejaknasionalis – Banyaknya laporan yang dilayangkan masyarakat kepada penyidik di berbagai daerah khusunya Jakarta dan akan semakin bertambah laporan laporan di daerah lainnya di seluruh Republik ini.

Menurut DH Lubis, Kuasa Hukum PA 212 berikut 2 perkara Polri tersebut ;

Penistaan terhadap agama atau syar’i / Islam, Bahwa kita ketahui bersama bahwa SSP Telah dilaporkan perihal penodaan terhadap agama atau kepercayaan ( islam ) dengan melalui ungkapan perasaan dengan cara melakukan suatu perbuatan membacakan serta menyebutkan pada saat acara di Jakrta dihadapan umum melalui syair puisi yang sebagian isinya mengkomperasi syariat islam terlepas daripada unsur wajib atau sunnah ( khilafiyah ) tentang azan yang sudah sejak zaman Rasulullah dilakukan dan hijab pada muslimah.

Puisi yang disampaikannya yang secara hukum memuat unsur unsur hukum sebagai penodaan atau penistaan terhadap islam. Dalam puisi jelas dikatakannya . Bahwa kidung indonesia lebih indah dari suara azan dan konde ibu indonesia lebih indah dari cadar.

Maka atas puisi yang dibacakannya dihadapan umum melayangkan beberapa laporan kepada penyidik kepolisian RI dari berbagai komunitas yakni salah satunya, Aliansi Anak Bangsa / AAB, Persaudaraan Alumni 212, ACTA serta banyak lagi laporan dari berbagai elemen komunitas anak bangsa dan terakhir demo hari oleh beberapa ini gabungan komunitas muslim yang dipimpin oleh kelompok PA 212.

Persaudaraan Alumni 212, Jumat (06 – 04 2018 ) di Bareskrim Polri Jakarta dan juga dibeberapa daerah yakni Jateng dan Jabar secara serentak yang menuntut agar kepolisian segera untuk memproses SSP dan memeriksa serta menahan SSP atas perbuatannya menista agama serta dugaan penggunaan ijazah palsu.

Karena kejahatan penistaan tersebut sudah nyata beredar dan telah dilaporkan akan tetapi lambat dan terkesan lembaga kepolisian enggan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku , *apalagi secara hukum yang mengatur baik KUHP ( materiil ) dan hukum formalnya ( KUHAP ) perbuatan kejahatan ini adalah kategori bentuk delik umum bukan delik aduan, dimana sebenarnya polisi yang telah mengetahui atau menemukan adanya pelanggaran penistaan ini, seharusnya sudah dapat memprosesnya serta menahan pelakunya ( SSP ), bukan polisi malah sibuk menyarankan agar di maafkan perbuatan SSP dimaksud atau memperlihatkan secara transparan keberfihakannya kepada seorang pelaku kejahatan,* sehingga mengabaikan selaku penegak hukum dengan mengajari masyarakat agar menentang sumber hukum UUD 1945 tentang ‘ semua orang sama dihadapan hukum dan juga ‘ mengajari ‘ masyarakat melanggar ketentuan per- undang undang RI / KUHP. sebagai hukum positif atau ius konstitum.

Kemudian dalam kasus atau perkara ke-dua Diungkapkan DH Lubis kepada media, Hampir masyarakat terlupa ( sejak pileg 2013 ) kasus dugaan ijazah palsu yang baru awal November tahun lalu Sukmawati, begitu lamanya SSP ditetapkan penyidik Mabes Polri sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan ijazah SMA 3 Jakarta. Ijazah yang diduga palsu yang digunakan SSP untuk mendaftar sebagai calon anggota DPR RI dari Partai PNI Marhaenisme. Sukmawati juga tercatat memalsukan ijazah SMA 22. Sehingga oleh salah 1 media SSP diberi julukan sebagai “Ratu Ijazah Palsu ! “.

Bahwa terhadap Sukmawati Soekarno Putri/ SSP , wajib penyidik melanjutkan perkaranya dan dengan segera tingkatkan kelengkapan penyidikan selanjutnya segera serahkan ke JPU dan bahkan JPU segera juga dalam waktu sesegera mungkin, langsung ajukan P- 21 ( KUHAP ) ke Lembaga peradilan

Perkara yang sudah lama mengendap entah apa alasan hukumnya

Karena perbuatan TSK melakukan pidana sudah selesai di lakukan .

Bukan hanya baru tahap percobaan atau voging ( istilah pidana, bukan perdata dalam hal intervensi dari pihak ke 3 voging/ tuissenkomt ).

Dalil hukum :

Jadi perbuatan pidana tersebut nyata dan terbukti sudah dilakukan dan yakni adanya unsur2 tindak pidana

1. Ada pasal yang mengaturnya ( azaz legalitas )

2. Fakta hukum ada mens rea : niat membuat dgn dolus ijazah yang dengan sengaja , karena dia sendiri sadar dirinya tidak pernah mendapatkan ijazah . Dan dia secara sadar akan menggunakannya ;

3. Ijazah tsb. Digunakan dwngan sengaja untuk pendaftaran mengikuti pemilu yang sah menurut Perundang- undangan sebagai syarat utama untuk menjadi pejabat penyelenggara negara ( UU. PEMILU jo. Calon Legislator ) dan sengaja melampirkannya ke KPU.

4. Perbuatan tersebut terhenti dilakukan bukan oleh kehendaknya sendiri ( Tidak berkategori percobaan yang tdk dapat dihukum . Oleh sebab, perbuatannya dihentikan oleh krn niat sendiri dikarenkan kesadaran dirinya bahwa perbuatan tsb. Adalah melanggar hukum . Sehingga ia hentikan ) . Tapi perbuatan tsb. Dihentikan oleh orang lain selaku masyarakat hukum dan oleh petugas hukum yang berkewenangan ( Panwaalu / atau KPU )

5. Ada saksi korban serta para saksi ( lembaga sekolah SMA yang ijazahnya dipalsukan dan Negara ( kemendiknas )

6. Bentuk kerugian yang dialami : immateri ( tidak harus materil ) melainkan cukup kerugian dalam bentuk tercemarnya nama baik atau kehormatan sekolah.

Sehingga pelanggaran pada pasal aquo, tidak mesti harus kerugian materiil, secara hukum pelanggaran pasal ini cukup dibuktikan adanya korban secara immateriil yakni dalam bentuk kesusilaan dan atau terkait sebuah kehormatan ( kehormatan sebagai nama baik sekolah dengan disertai saksi korban . Dalam hal ini kerugian immateril dialami oleh Kepala sekolah , atau guru dan atau murid atau alumnus sekolah ) yang dipalsukan

Jadi secara hukum penyidik bisa mendalami dan mengenakan terhadap TSK atas dugaan pelanggaran terhadap pasal 263 KUHP ( ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara ) Jo. 264 KUHP ( Dengan ancaman 8 tahun tahun penjara )

PASAL PEMBERATAN MESTINYA DIKENAKAN TERHADAP SSP

Menurut penulis Sukmawati Sokarno Putri / SSP selain disangka atau didakwa serta dituntut secara pidana dengan menggunakan KUHP 263 , tehadapnya layak dikenakan pasal pemberatan yakni yang ancaman pidananya yang lebih tinggi dari Pasal 263, yakni wajib dihubungkan denagn pelanggaran pasal 264 KUHP, oleh karena perbuatan pidana yang dilakukan selain bentuk dolus / Expres atau ofsetelijk atau dengan sengaja bukan culfa / kelalaian atau ketidak sengajaan, serta pidananya terkait peristiwa terkait objek hukum yang terkena pemberatan pada sanksi hukumnya, sehingga mesti dihubungkan / Juncto Pasal 264 KUHP dengan pemberatan ;

KENAPA MESTI ADA PEMBERATANNYA

Karena surat atau dokumen yang dipalsukan tersebut selain dilakukan dengan dolus directus adalah yang dilakukannya terhadap sebuah surat yang seolah surat authentik ( ijazah merupakan bagian dari surat keterangan yang merupakan sebuah surat authentik ).

Sehingga ancaman hukumannya lebih berat dari pasal 263 KUHP yang ancamannya hanya 6 tahun sedangkan untuk pasal 264 ancamannya adalah 8 tahun penjara ;

Isi KUHP 263 Jo. 264 KUHP tersebut secara subtansi hukum terinklusi

Yaitu adanya perbuatan dibuatnya sebuah atau beberapa dokumen dan atau sebuah keterangan atau surat yang isinya adalah palsu ;
atau seolah2 isi surat adalah benar atau asli dan atau dikeluarkan oleh suatu badan atau lembaga partuklir atau pemerintahan yang sah , seolah2 yang mana isi dan keterangan yang ada adalah sebuah surat atau keterangan authentik, dan oleh karenanya oleh yang berwenang dalam hal ini lembaga penuntutan JPU dan lembaga peradilan dapat membuktikan surat atau dokumen tersebut adalah terbukti secara hukum palsu ( terkait yang dikatakan authentik adalah bentuk surat yang dinyatakan dalam pasal 1868 BW / KUHP)

Jadi demi kepastian hukum ( positif of law ) dan penegakan hukum serta tegaknya hukum yg berkeadilan , tidak tumpul keatas oleh karena si TSK atau keluarga TSK mempunyai jabatan atau orang yang berkedudukan.

Maka segerakan oleh penyidik menjerat sesuai pasal yang dilanggar oleh TSK SSP. dan segera menahannya karena patut dikhawatirkan pelanggaran atau kejahatan tersebut selain menggunakan alat atau material dalam bentuk kertas, alat cetak , stempel tulisan serta tanda tangan , maka kuat diduga terlibat bantuan tenaga orang lain ( hulp van anderen ), sehingga akan dapat menyulitkan petugas hukum dalam penyelidikan dan atau penyidikan . Hingga pada perkara ini patut dicerna sebagai hal rawan dalam penyidikan serta pengumpulan alat pembuktiannya. Karena TSK serta subjek penyertaaanya dalam melakukan kejahatan secara bersama sama atau samenloop atau deelneming atau participate atau yang membantu melakukan atau geholpen / help do, yang bisa jadi akan berusaha menghilangkan atau sekurang- kurangnya menyembunyikan barang bukti alat – cetak maupun para saksi turut serta serta selanjutnya dalam pembuktian dan penuntutan akan sulit mencari subjek hukum atau oknum- oknum lain yang terlibat dalam penyertaannya ( deelneming ) yang disuruh atau yang membantu membuat barang bukti palsu atau yang dipalsukan.

Sehingga mewakili para ahli hukum , aktifis muslim peduli penegakan hukum serta para advokat , penulis hanya menyarankan segera pihak penyidik polri selesaikan 2 pekerjaan rumah ini yang penanganan penyidikannya tidaklah terlampau sulit seperti penanganan kasus rasuah. [Rilis]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here