KPU Dan Bawaslu Diduga Penjahat Demokrasi

Jejaknasionalis, Jakarta Timur, [26-03-2018] Senin – Partai Republik yang telah gagal menjadi peserta pemilu di 2019 nanti padahal sudah memenuhi syarat sesuai aturan Undang Undang Pemilu tapi statusnya tidak ikut peserta pemilu Hal ini partai pemilu terus melakukan upaya hukum baik melalui Panwaslu juga KPU tapi semua mentah dan gagal

Oleh Karena itu Hamdan Patuan Harahap, Wakil Ketua Umum Partai Republik mengatakan
“Negara era repormasi yang telah berjalan 20 tahun ,namun pelaksanaan demokrasi masih banyak pelanggaran demokrasi Begitulah di jelas Hamdan Patuan Harahap dalam jumpa pers di PTUN ,Cakung jakarta Pusat 26/03/2018.

Dengan Lanjut Hamdan Harahap,
” Proses hukum gugatan partai Republik ke Bawaslu terkait tidak lolosnya dinilai ada persekongkolan antara Bawaslu dengan KPU dan ini jelas kejahatan dalam melaksanakan demokrasi, Kejahatan demokrasi ini terkuak dengan adanya rapat Komisioner KPU dan Bawaslu pada tanggak 18 Oktober 2017 , hasil rapat tersebut di duga ingin menghabisi parpol tertentu “, tuturnya.

Kemudian Kata KPU di nilai menggunakan PKPU no 11 tahun 2017 untuk modus kejahatan sehingga dengan modus kejahatan tersebut ahirnya Partai Republik tergusur ahirnya tidak berhak mengikuti peserta pemilu ” Terahir maka kami berharap kepada penyelenggara pemilu agar semakin baik agar jangan ada korban korban demokrasi seperti yang kami saat ini
Yang jelas prilaku Bawaslu serta Komisioner KPU menghianati Demokrasi”. tutupnya. [AN ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *