Puskapkum adakan diskusi publik Mengenai UU MD3, harus diuji ulang Mahkamah Konstitusi (MK)

Jejaknasionalis, Jakarta [25-03-2018] Minggu – Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) merupakan lembaga yang fokus pada kajian terhadap persoalan kebijakan publik dan hukum di Indonesia. Mengadakan diskusi mengenai UU MD3. Bertempat di Hotel Alia Cikini, Jakarta. (25/3) Minggu Siang.

Diskusi ini menyusul Presiden Joko Widodo tidak menandatangani UU tersebut hingga 30 hari sejak UU tersebut disetujui bersama DPR dan Pemerintah dalam sidang Paripurna DPR pada 12 Februari 2018 lalu.

Terdapat UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sejak tanggal 15 Maret 2018 lalu telah berlaku dan mengikat semua pihak memberlakuan. Ketentuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945. Konsekwensi pemberlakuan UU MD3 tersebut berlaku dan harus dilaksanakan. Setidaknya yang telah, sedang dan akan terjadi paska pemberlakuan UU MD3 tersebut yakni:

1. Penambahan satu Wakil Ketua DPR sebagaimana amanat dalam Pasal 84 ayat (1) UU MD3 yang bunyinya ”Pimpinan DPR terdiri atas 1 [satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR”.

2. Penambahan tiga Wakil Ketua MPR sebagaimana amanat dalam Pasal 15 ayat (1) UU MD3 ”Pimpinan MPR terdiri atas) 1 [satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR”.

3. Pemanggilan paksa bagi siapa saja yang tidak hadir, setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 ayat (3) UU MD3. “Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 [tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia,”.

4. Potensi praktik kriminalisasi terhadap pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, sebagaimana tertuang di Pasal 122 huruf l UU MD3. “mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR RI.

Untuk merespons pemberlakuan UU MD3 tersebut dapat dilakukan sejumlah langkah konkret yakni:

1. Judicial Review: Pengujian konstitusionalitas terhadap sejumlah norma di UU MD3 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini terdapat sejumlah elemen masyarakat yang melakukan gugatan terhadap nama di UU MD3. Mahkamah diharapkan dapat mengabulkan permohonan uji konstitusionalitas terhadap UU MD3 tersebut.

2. Legislative Review: DPR dan Pemerintah dapat melakukan perubahan terhadap sejumlah norma yang banyak mendapat catatan kritis dari masyarakat Presiden yang tidak menandatangani UU MD3 dapat menjadi pioner untuk mengusulkan perubahan UU MD3 ini bersama sejumlah fraksi yang sejak awal menolak sejumlah ketentuan dalam UU MD3 ini. Langkah ini penting untuk membuktikan sikap politik Presiden dan sejumlah fraksi di DPR tidak sekadar _basa-basi politik saja. Kewenangan menyusun dan mengubah UU dimiliki Presiden dan DPR (Pasal 20 ayat 2 UUD 1945). [MI/Yanti/Rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *