MEMBUKA MATA : “Penerapan Syariat Idealnya Simultan Dengan Pendidikan Umat “

Salam perjuangan, Muhammad Nazar

(Ketua Umum DPP Partai SIRA)

Jejaknasionalis, [24-03-2018] Lahan yang berumput hijau tidak pernah berjalan mencari sapi, kerbau, kambing dan hewan-hewan pemakan rumput lainnya. Tetapi hewan-hewan itulah yang telah memasuki lahan berumput hijau dan memakannya, bahkan tanaman lainpun sering menjadi korban.

Ya, hewan memang tidak berakal tetapi hewan-hewan yang punya pemilik dan penggembalanya tidak semestinya dapat masuk ke lahan dan kebun milik orang lain karena pemiliknya adalah manusia yang berakal. “Kon lampoh ngen blang yang peujok droe keu meulatang yang pajoh naleueng, tapi salah ureueng yang po geumbala.”

Karena itu pula dalam penerapan syariat Islam, mazhab Syafi’i sangat menekankan pada kewajiban melakukan penyiapan umat dan pendidikan nilai agama yang mengakar. Manakala umat mengenal dan merasa membutuhkan agama dalam hidupnya maka syariatpun tegak, bahkan tanpa dipaksakan oleh peraturan manusia seperti undang-undang atau hukum positif sekalipun maka syariat tegak karena umat sudah mengenal agama dan setiap saat merasa membutuhkan kepada Tuhannya.

Ketika umat merasa membutuhkan akan Tuhannya dalam segala ruang dan waktu yang tanpa batas maka umatpun akan menghindarkan diri dari melakukan apapun yang dilarang, yang telah diwahyukan melalui kitab suci serta disabdakan oleh Rasul. Namun pada saat suatu mekanisme syariat Islam itu dipahami sebagai sesuatu tidak memberikan kebebasan, dominasi hukuman yang sangat keras dan apalagi hanya sekedar simbolis, untuk tujuan populis dan politis maka penyimpangan-penyimpangan terhadap syariat menjadi terang-terangan. Jadilah semakin banyak yang salah sangka terhadap Islam. Dampaknya pula orang-orang seperti lari dari Tuhan mereka, bukan lagi takut kepada Tuhan dalam arti taqwa dan iman.

Jadi, jika syariat hanya ditegakkan secara simbolis serta sekedar tujuan populis dan politis maka konsekuensinya justru akan semakin menimbulkan penyimpangan terhadap syariat, bahkan bisa berdampak sekedar “cari ‘ap: cari makan dengan isu syariat.

Kita yakin dan berpositif thinking saja bahwa siapapun umat Islam di Aceh ingin syariat dan nilai Islam tegak di bumi mereka. Namun jangan lupakan pula pada tahun 1999-2004, manakala gerakan referendum Aceh sedang diperjuangkan maka ketika itu pula pemerintah RI terus menerus mengkampanyekan solusi konflik Aceh adalah otonomi plus penerapan syariat Islam. Sementara sebelumnya selama puluhan tahun, berapa banyak penceramah agama di Aceh yang berkoar-koar di atas mimbar memintanya tetapi pemerintah RI tidak pernah memandang meski sebelah mata.

Tentu saja, tujuan substansialnya sewaktu pemerintah RI menawarkan bolehnya penegakan hukum syariat Islam di Aceh bukanlah murni untuk tujuan syariat Islam tetapi lebih kepada strategi khusus untuk membelokkan isu perjuangan referendum dan kemerdekaan Aceh. Sekaligus sebagai bahan kampanye para diplomat RI di luar negeri waktu itu, terutama di negara-negara non muslim bahwa Aceh itu adalah daerah syariat dan memungkinkan timbul potensi radikalisme jika Aceh menjadi negara merdeka. Sementara di dunia Islam seperti timur tengah, waktu itu para diplomat RI selalu mengkampanyekan bahwa jika Aceh menjadi negara merdeka melalui referendum itu maka hancurlah Islam di Indonesia. Strateginya mantap dan cerdas bukan? Lalu siapa yang bodoh? Jawab saja sendiri. Jika belum dapat menjawab mari kita bertemu dalam diskusi resmi atau tidak resmi untuk mengungkapkan semuanya!

Mari kita renungkan pula, sekaligus coba masing-masing kita melihat kembali ke belakang sebelum syariat Islam diterapkan di bawah undang-undang RI Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) yang kemudian diimplementasikan secara teknis melalui qanun-qanun, berapa banyak penyimpangan serius syariat yang terjadi pada masa sebelum penerapan UU PA dan dengan masa setelah berlaku UU PA.

Sebelum penerapan syariat seperti sekarang ini yang dimulai sejak penerapan UU PA, adakah grup homoseksual, organisasi lesbian, LGBT dan prostitusi super terorganisir di Aceh? Dan banyak lagi yang ironis dan kontra produktif. Mari sesekali membuka mata dan tidak terlalu fokus pada simbolis, buka dan praktekkan nilai serta substansi Islam!

Perkembangan penegakan dan penyimpangan syariat Islam di Aceh setelah penerapan qanun-qanun syariat sebagai implementasi dari UU PA memang, sekali lagi— tidak sedikit yang ironis dibandingkan dengan masa lalu, sebelum pola penegakan syariat ala UU PA itu diterapkan. Dan apakah eksekutif dan legislatif di seluruh Aceh selaku pembuat serta pelaksana utama qanun-qanun syariat sudah menjadi muslim benaran atau penegakan syariat hanya bermusim saja dan terus menerus terjebak dalam rapai orang lain yang justru tidak menegakkan syariat Islam di tempat mereka. Jangan sampai penegakan syariat Islam di Aceh sekedar alat pembelokan isu, jangan merubahnya menjadi cari ‘ap dan yang sangat penting pula jangan untuk memperolok-olokkan Tuhan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *