Jokowi Diharapkan Merespon Kasus Menara Mesjid, Terus tugas Pejabat Daerah apa?

Jejaknasionalis, Jakarta – [23-03-2018] Jumat – Di mata publik, Presiden Joko Widodo bisa dianggap tidak berpihak ke Islam karena tidak memprotes sikap intoleran sejumlah pihak yang melarang pembangunan menara Masjid di Sentani, Jayapura, Papua.

Pendapat itu disampaikan pemikir Islam Muhammad Ibnu Masduki kepada intelijen (20/03). Seharusnya, Jokowi cepat merespon penolakan itu.

“Harusnya Jokowi cepat merespon kasus itu, terlebih ini tahun politik, di mana Jokowi butuh dukungan dari umat Islam,” beber Ibnu Masduki seperti dikutip Tribunislam.

Ibnu Masduki memperkirakan, tidak adanya respon Jokowi dalam kasus menara masjid itu mendorong umat Islam, khususnya Islam perkotaan untuk tidak memilih Jokowi di Pilpres 2019.

“Belum lagi jika lambatnya respon Jokowi itu disampaikan di kalangan Islam pedesaan maupun kiai di kampung. Suara Jokowi bisa habis,” tegas Ibnu Masduki.

Menurut Ibnu Masduki, kasus penolakan pembangunan menara masjid di Sentani merupakan ujian toleransi bagi Pemerintahan Jokowi.

“Kalau tidak bisa menyelesaikan dengan baik, bahkan menara Masjid harus dibongkar, wibawa Jokowi habis,” pungkas Ibnu Masduki.

Sebelumnya, Persekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) menuntut agar pembangunan menara Masjid Al-Aqsha Sentani dihentikan dan dibongkar. PGGJ meminta agar tinggi gedung masjid tersebut diturunkan sehingga sejajar dengan tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya. PGGJ beralasan menara Masjid Al-Aqsha saat ini lebih tinggi dari bangunan gereja yang sudah banyak berdiri di Sentani.

Ketua Umum PGGJ, Pendeta Robbi Depondoye meminta agar pembongkaran dilakukan selambatnya 31 Maret 2018, atau 14 hari sejak tuntutan resmi diumumkan. PGGJ juga sudah menyurati unsur pemerintah setempat untuk pertama-tama menyelesaikan masalah sesuai aturan serta cara-cara persuasif.

Begitulah opini yang terus dikembangkan dimata masyarakat awam, bahwa segala permasalahan negeri harus cepat sampai laporannya ke kepala negara, sebenarnya tugas kepala daerah apa Gubernur, bupati.? Berbeda dengan Mhd Ichsan, Pegiat Forum Sejarah Damai dan Resolusi Konflik, yang dikonfirmasi via whatsapp oleh media jejaknasionalis.

“Sebenarnya kasus seperti ini tidak perlu langsung menyalahkan presiden selaku kepala negara, seharusnya pihak kepala daerah setempat turut memiliki wewenang dalam mengatur daerahnya, justru perihal seperti ini bisa diselesaikan secara daerah dan khususnya tempat peribadatan sudah ada dalam FKUB kesepakatan 3 Menteri yakni didalamnya Menteri Agama serta duduk bersama para kepala daerah dan Masyarakat yang bertikai untuk menyelesaikannya. Islam selalu menjadi korban namun Islam tidak balik menyerang dengan tindakan yang sama tunjukkan kalau agama ini rahmatan lil alamin “. jelasnya [MI]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *