Giliran Kampus UIN Bukit Tinggi Melarang Cadar, Persaudaraan ALumni 212 Sangat Mengecam Keras

JejakNasionalis, Padang – Setelah kasus pelarangan cadar di UIN Suka (Sunan Kalijaga) oleh pihak Rektor beberapa waktu lalu yang mana akhirnya rektor mencabut pelarangan tersebut. Kini Muncul Kembali kasus serupa di Padang, tepatnya di UIN Bukit Tinggi.

Slamet Maarif, SAg,MM, Ketua PA 212 mengeluarkan statement perihal tersebut yang di kutip media online dimana Ini sebuah kebijakan yang konyol dan pejabat UIN terindikasi mengidap penyakit islamophobia sehingga takut terhadap syariat islam. Bertempat di Jakarta. Rabu (14/3)

Slamet menambahkan, Memakai cadar tidak merugikan siapa atau apapun juga, justru memakai cadar dapat terhindar dari kekerasan terhadap wanita, berkurangnya kasus kriminal serta menjaga aurat dari pihak wanita tersebut. ujarnya.

Hukum benarnya memakai cadar bisa kami pertanggungjawabkan karena ulama berbeda pendapat memakai cadar bagi muslimah dewasa hanya berputar antara Mustahab (Sunnah) dan Wajib. Artinya, cadar bukan barang haram.

Jika dianggap memakai cadar mengganggu proses belajar mengajar ini juga tidak bisa diterima oleh akal sehat, karena proses belajar mengajar tanpa melihat wajah mahasiswi atau tanpa melihat wajah dosen tetap bisa berlangsung . Untuk belajar bahasa Inggris tanpa melihat gerak bibir dengan mendengarkan tape recorder tetap bisa, dan biasa dilaksanakan di labor-labor bahasa. Jadi alasan ‘tidak dapat melihat gerak bibir’ ini sama sekali tidak logis.

Terakhir Slamet menutup pernyataan, dengan memakai cadar adalah bagian dari hak individu manusia untuk berekspresi yang tidak boleh diganggu. Kaum intelektual mustinya memahami kaidah kebebasan demikian agar dapat bertindak secara bijaksana. Dalam konteks ini saya ingin bertanya, kenapa lembaga intelektual jadi terkesan sudah tidak intelek lagi. Ada apa ?

H Novel Bamukmin SH Humas/Media PA 212, Sebagai bangsa yang berdaulat, kita diberi kedaulatan untuk menggunakan hak-hak individu selama nyata-nyata tidak menimbulkan mudharat. Seharusnya hak-hak individu tidak dibatasi sepanjang tidak menimbulkan kerusakan yang dapat dibuktikan secara empiris. Kalau hanya dikira-kira saja, atau dilihat dari satu sudut saja tentu akan selalu terjadi keriuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. (MI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *