ACTA dukung KPK Bongkar kasus Calon Kepala Daerah

0
123

ALI LUBIS, SH Wakil Ketua ACTA

JEJAKNASIONALIS, JAKARTA – Adanya Himbauan Dari menkopolhukam agar KPK menunda untuk mengumumkan beberapa nama Calon Kepala Daerah yang diduga akan dijadikan Tersangka sangatlah tidak tepat Dan bertentangan dengan semangat pemberantasan Korupsi. hal ini menurut pernyataan ALI LUBIS, SH Wakil Ketua ACTA merilis yang di lansir media.

Karena, berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 3 secara jelas disebutkan, KPK adalah Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas Dan wewenangnya bersifat independen Dan bebas Dari pengaruh kekuasaan manapun. Selasa. (13/3)

Ditambahkan Ali Lubis, Kalo kita baca pasal diatas, maka sangat tidak pantas sekali kalau menkopolhukam memberikan himbauan kepada KPK terkait tugas Dan wewenangnya, justru KPK selaku lembaga Penegak Hukum yang didukung penuh oleh rakyat sudah sepatutnya melakukan hal yang terbaik untuk rakyat Indonesia khususnya dalam hal ini untuk memilih calon kepala daerah yang bersih dari korupsi di pilkada yang akan datang.

Terlebih Tugas pokok KPK yang diamanatkan oleh Undang-Undang adalah untuk memberantas tindak Pidana korupsi.

Kami sangat yakin kalau KPK dalam menetapkan seseorang untuk menjadi Tersangka berdasarkan Dua alat Bukti Permulaan yang cukup, artinya KPK bekerja berdasarkan Proses Hukum dan Aturan Perundang-undagan yang berlaku.

Oleh Karena itu kami dari ACTA, mendukung penuh KPK untuk mengumumkan serta membongkar kasus Calon Kepala Daerah yang akan dijadikan Tersangka sebab tidak ada satupun Pasal didalam Undang-Undang yang mengatakan kalau Calon Kepala Daerah tidak akan di Proses secara hukum apabila terbukti melakukan tindak Pidana korupsi. (MI/rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here